Dampak dan Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Dampak Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku sebagai sistem pemerintahan Indonesia sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Inilah awal berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau dikenal dengan rezim orde lama.

Adapun beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

• Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
• Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
• Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Dampak Negatif

• Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.
• Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum borjouis dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan.

Ditambah lagi maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pendapatan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu.

Baca juga: Pengertian Budaya Politik

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Berawal dari deklarasi wakil presiden Dr. H. Mohammad Hatta kala itu, dimana ia menganjurkan pentingnya untuk membentuk partai-partai. Hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia yang akhirnya terbentuklah 40 partai politik pada masa itu.

Namun, ternyata keberadaan partai-partai politik tersebut tidak memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Adanya partai politik justru mengakibatkan perpecahan di pemerintahan sehingga kabinet-kabinet tidak bisa bertahan hingga 2 tahun.

Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan berikut:

• Melihat dari segi keamanan nasional, demokrasi liberal justru menimbulkan banyak gerakan separatis yang membuat negara tidak stabil.
• Melihat dari segi ekonomi, pergantian kabinet yang sering terjadi mengakibatkan berbagai program ekonomi yang telah dirancang sebelumnya tidak dapat berjalan dengan baik.
• Melihat dari segi politik, gagalnya konstituante dalam merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUD sementara 1950.